Berebut Kursi Menteri SBY

Berdasarkan UU 39/2008 tentang Kementrian Negara, jumlah anggota kabinet ke depan memang sudah dipatok maksimal 34 orang. Itupun pos-posnya sudah ditentukan cukup rinci. Alhasil, dengan sokongan 24 parpol pendukung, SBY pun diprediksi akan cukup kelimpungan menangani kemauan para pihak yang 'berkeringat' dalam kampanye pilpres itu.

PKS misalnya, akan menyodori SBY delapan nama. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Salim Segaff Al Jufri, Anis Matta, Irwan Prayitno, Suharna Surapranata, Sohibul Iman dan Surahman Hidayat. "Delapan nama itu yang dulu pernah kita lansir sebagai calon pemimpin dari PKS," ujar Ketua DPP PKS DPR Mahfudz Siddiq.

Menurutnya, nama-nama ini akan menjadi prioritas PKS untuk duduk di kabinet SBY-Boediono. Terlebih, PKS-SBY memiliki kontrak politik yang sudah diteken bersama. Meski, lanjut Mahfudz, hal itu tidak lantas diartikan SBY mempunyai utang politik.

"Soal kabinet ini porsinya berapa dan siapa yang akan duduk belum ada keputusan, yang jelas diantara delapan nama itu. Kalau nanti SBY mau diambil tiga, empat, lima atau semuanya ya tidak apa-apa, terserah SBY saja," katanya.

Saat sebelum Pilpres berlangsung, tersiar kabar SBY sudah merestui 4 pos menteri yang diajukan PKS. Mereka adalah Tifatul Sembiring untuk Menkominfo, Suharna Surapranata untuk Menristek, Salim Segaff Al Jufri untuk Mensos dan Suswono untuk Menteri Pertanian. Sementara nama-nama yang ditolak SBY disebut-sebut yakni Soeripto (Menperin), Irwan Prayitno (Mendiknas) dan Kemal Stamboel (Menneg BUMN).

Hal serupa juga dikabarkan dilakukan PKB. Setidaknya 3 nama disodorkan nama oleh partai bentukan Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid ini. Mereka adalah Lukman Edy yang kini masih menjabat Menneg PDT, Muhaimin Iskandar sebagai Menpora dan Nursyahbani Katjasungkana sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

"Insya Allah, doain saja yah (jadi Meneg Pemberdayaan Perempuan)," ujar Nursyahbani saat dikonfirmasi soal posisi Menneg PPP.

Sama halnya dengan kubu PPP. Parpol berlambang kabah ini juga berharap upaya keras selama pilpres diganjar 4 kursi menteri. "Sekarangkan kita cuma dua yang duduk di kabinet, Pak Suryadharma Ali sebagai Menkop dan Pak Bachtiar Chamsyah sebagai Mensos. Jadi ya insya Allah lah kita dapat lebih, mudah-mudahan dapat empat," ungkap Sekjen PP Irgan Chairul Mahfiz.

Ia beralasan PPP sebagai parpol mitra koalisi yang berjibaku memenangkan SBY-Boediono layak mendapatkan menteri lebih dari periode saat ini. Namun, dirinya berdalih keputusan final tetap di tangan SBY.

"Itu adalah hak preogratif SBY sebagai presiden terpilih. Kita tidak akan memaksa agar PPP harus dapat jatah sekian menteri," ucap Irgan.

Partai Demokrat sendiri mengaku, selain daftar koalisi, kabinet mendatang juga akan tetap dihiasi wajah Golkar. Alasannya, banyak kader beringin yang juga ikut lelah membantu SBY-Boediono. "Golkar akan masuk juga dalam kabinet karena Golkar punya SDM yang baik dan Golkar itu tidak biasa jadi oposisi. Lagi pula selama ini banyak kader Golkar yang lari ke SBY membantu memenangkan SBY-Boediono," jelas Waketum PD Achmad Mubarok.

Meski demikian, Mubarok memastikan kabinet mendatang akan lebih banyak diisi kaum profesional non parpol. Hal ini dilakukan SBY guna memperkuat sistem presidensial. Langkah itu juga untuk menghindari dominasi parpol dan konflik internal koalisi SBY.

"Sekarang ini partai tidak bisa meminta jatah menteri sama sekali. Kenapa SBY akan berani seperti itu, karena Demokrat itu sekarang adalah partai terbesar sebagai pemenang pemilu. Koalisi yang selama ini dibangun itu hanya untuk memperkuat pemerintah di parlemen saja," tegas Mubarok.

Pastinya, suasana politik ke depan tidak akan jauh dari keramaian politik menyoal pembentukan kursi kabinet. Akankah kubu SBY tetap teguh berpegang pada prinsip sebagai pemenang pemilu atau 'melembek' dengan gertak sambal politik? Atau koalisi akan diwarnai dengan kehadiran Golkar yang bisa jadi akan mengalahkan dominasi parpol menengah? Kita tunggu saja.(inilah.com)

Share this post